Makalah Pembangunan Ekonomi di Indonesia

PEMBANGUNAN EKONOMI 

DI INDONESIA 

 (YOUR LOGO)

Disusun oleh:

……………..

Kelas : …………….

……………………………

…………………

…………………

………………..

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  karena atas karunia-Nya makalah ini untuk memenuhi tugas yang diberikan. 

Penulis membuat makalah  ini yang berjudul “Pembangunan Ekonomi di Indonesia” Supaya para pembaca lebih tahu tentang apa itu pembangunan ekonomi, mulai dari sejarah, perkembangan dan sistem ekonomi.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, kepada para pendidik yang telah membimbing penulis, juga kepada teman- teman yang telah membantu lancarnya dalam pembuatan makalah ini.

Namun demikian penulis menyadari keterbatasan yang penulis miliki sehingga kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca guna menyempurnakan makalah ini untuk sebagai pedoman dalam penulisan dan penyusunan makalah selanjutnya. Sebagai akhir kata dengan harapan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Agustus 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI                                                                                            

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang      

1.2.      Rumusan Masalah   

1.3.      Tujuan        

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1.      Sejarah Dan Sistem Ekonomi Indonesia

2.1.1.   Sebelum Kemerdekaan 

2.1.2.   Masa Orde Lama 

2.1.3.   Masa Orde Baru

2.1.4.   Perekonomian Pada Masa Transisi 

2.1.5.   Masa Orde Reformasi  

2.1.6.   Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini   

BAB III PENUTUPAN

3.1.      Kesimpulan   

Daftar Pustaka  

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

               Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan jasa.

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomipancasila SEP. 

Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik harus berasaskan kekeluargaan.

1.2.   Rumusan Masalah

1. Sistem Ekonomi apa yang dianut oleh Indonesia?
2. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia dulu dan sekarang?
3. Apa latar belakang Sistem Ekonomi Indonesia?

I.3     Tujuan

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan sistem Perekonomian Indonesia
2. Mengetahui perbedaan dari setiap sistem perekonomian pada setiap periode
3. Menambah wawasan mengenai sistem perekonomian di Indonesia
4. Sebagai tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah dan Sistem Ekonomi Indonesia

2.1.1 Sebelum Kemerdekaan 

Sebelum kemerdekaan  Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode , ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia yaitu, Portugis ,Belanda , Inggris dan Jepang. Portugis tidak mininggalkan jejak yang dalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama 350 tahun sudah di menerapkan sebagai sistem untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan belanda menjadi beberapa periode, bedasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia-Belanda (sebutan Indonesia pada masa itu).

a. Pada masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Perekonomian Indonesia  pada masa VOC adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk  menghindari persaaingan antara sesama pedagang Belanda sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperlasis lain seperti EIC(pada perusahaan Inggris ),pada saat itu VOC diberi hak oleh Ooctrooi, yang antara lain meliputi :

• Hak untuk mencetak uang
• Hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai
• Hak menyatakan perang damai
• Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
• Hak untuk membuat perjanjian dengan raja

Hak-hak itu seakan melegakan keadaan VOC  sebagai “penguasa”Hindia Belanda, Namun  demikian bukan berarti bahwa seluruh perekonomian Nusantara dikuasai oleh VOC kenyataannya sejak tahun 1620 VOC hanya menguasai komoditi- komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.kota-kota dagang dan jalur pelayaran yang dikuasai adalah untuk menjamin monopoli atas dasar komoditi itu, VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi, peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC  juga menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanan oleh penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peratiran) .semua peraturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran Niaga Samudera Hindia

Dengan  monopoliu rempah-rempah diharapkan VOC akan menambah isi kas  negeri Belanda dan dengan begitu akan meningkatkan pamor kekayaan Belanda disampinmg itu juga diterapkan preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk priangan.bahkan ekspor kopi pada masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1050 metrik ton

Namun beralawanan dengan kewajiban mekanisme prancis yang melarang ekspor logam mulia,Belanda justru mengekspor perak kehindia Belanda untuk tukar hasil bumi  karena sebelum ada hasil bumi ekspor eropa yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbabangan, ekspor perak itu tetap perlu dilakukan, perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an

Pada tahun 1795 VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeeksplorasikan kekayaan Hindia Belanda kegagagalan itu nampak pada defisit kas VOC  yang antara lain disebabakan oleh:

• Perang terus menerus dilakukan oleh VOC dan memakai biaya besar  terutama pada perang di ponegoro
• Penggunaan tentara sewaan ya g membutuhkan biaya besar
• Korupsi yang dilakukan oleh tentara VOC sendiri
• Pembagian deviden kepada para saham,walaupun kas deficit

Maka voc  diambil alih(digantiakn )oleh republik bataf(Bataafsche republiek) Republik Bataaf dihadapkan pada keungan yang kacau balau , selain karena peperanga sedang berkecamuk di Eropa(continental stelstel oleh nepoleon )keboborokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya akibat akan ketergantungan akan impor perak dari Belanda pada masa VOC yang kini terlambat oleh blokade inggris di Eropa, sebelum republik bataaf berbenah, Inggris mengambilalih pemerintahan Hindia-Belanda.

b. Pada masa pendudukan Inggris 

Inggris pada masanya berusaha merubah pola pajak bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan ladrent(pajak tanah) sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas stamfrod raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia- Belanda selain itu, dengan landerent ,  maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang di impor dari India, inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tetapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah, sesuai dengan teori-teori mazhab klasik  yang pada saat itu sedang berkembang di Eropa  antara lain :

Pendapat Adam smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang mengahasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedangkan tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jkasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini Inggris mengginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya,agar bisa beli produk-produ  yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaa)

Pendapat Adam smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi

The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tinkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar

Akan tetapi perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan diakhiri kekuasaan Inggris yang Cuma seumur jagung di Hindia Belanda ,sebab-sebanya antara lain :

• Masyarakat Hinda Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitunh luas tanah yang kena pajak. 
• Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit
• Kebijakan ini kurang di dukun oleh raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan turun-tenurun

c. Cultuurstelstel ( sistem tanam paksa )

Cultuurstelstel( sistem tanam paksa ) mulai diberlakukan pada tahunb 1836 atas inisiatif van de bosch, tujuannya adalah untuk memproduksi berbagi komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia, sejak saat itu, diperintahkan untuk membudi dayakan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, the ,nila ,kina ,karet , kelapa sawit dll, sitem ini jelas menekan penduduk pribumi , tapi amat jels menguntungkan bagi Belnda apalagi dipadukan dengan sistem kosiyansi(monopoli ekspor), setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung di gantikan berkali lipat .Sistem ini merupakan penganti sitem landrent dalam rangka memeperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwjibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya kegudang-gudang kemudian dibayar dengan  harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antra lain dengan memanfaatkan tatanan politik mataraman-kewjiban rakyat dauntuk melakunakn berbagi tugas dengan tidak mendapatkan imbalan – dan memotivasi para pejabat belandadengan cultuurprocenten( imbalan yang akan diterima sesuaihasil produksi yang masuk kegudang ). Bagi masyarakat pribumi sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalgi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan, namun segi positifnya adalah mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekpor yang pada umumnya bukan tanaman asli indonesia, sedangkan masuknya ekonomi uang di pedesaan memicu meningkatnya taraf hidup pada mereka, bvagi pemerintah belanda ini berati bahwa masyrakat menyerap barang-barang impor yang mereka datang kan ke Hindia Belanda dan ini juga merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersil, tercemin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagaris. Jelas nya, dengan menerapakan cultuurstelstel, pemerintah belanda membuktikan teori sewa  tanah dari mazhad kalsik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah, namun disini pemerintah belanda belum menerima sewanya saja ,tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk memgharap tanh yang kian lama kian besaru menigkatkan penderitaan rakyat,sesuai tori nilai lebih(karl max)bahwanilai lebih meningkatkan kesejahteraan  Beland kapsitas.

d. Sistem ekonomi terbuka

Saat adanya desakan dari kaum humanis Belanda yang mnengiginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik ,mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan  ekonominya, dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru ,yang antaralain mengatur tentang persewaan tanah pada pihak swata untuk jangka waktu 75 tahun ,dan aturan tanah yang boleh disewakan dan tidak boleh ,hal nampak juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab kalsik ,antara lain terlihat pada:

Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah , pihak swata mengolah perkebunaan swasta sebagai golongan kapasasiatas dan masyarakat pribumi sebagai buruh pengggarap tanah

Prinsip keuntungan absolut :bila disuatu tempat harga berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan ,maka pengusaha memperolah laba yang begitu besar mengalir faktor produksi ketempat tersebut .

Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta ,walapun jelas pemerintah belanda masih memegang peranan yang besar sebagai penjajah yang sengguhnya .

Pada akhirnya sistem ini bukan meningkatkan kesejaterahaan masyarakat pribumi tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umunya tidak diperlakukan layak .

Penduduk jepang (1942-1945) pemerintahan jepang menerapakan suatu kebijakan pengarahan sumber daya ekonomi mendudukung gerak maju pasukan jepang dalam perang pasifik,sebagai akibat, terjadinya perombakan besar-besaran dalam sturuktur ekonomi masyarakat,kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan,karena produksi untuk memasuk bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumnas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet ,sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat  dengan jalan impor.

Seperti inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon,segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraanbersama yang diharapkan akan mencapai sesuai memenangkan perang pasifik.

2.1.2 Masa Orde Lama

Pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. 

Seperti pertumbuhan ekonomi yang menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.

Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, diantaranya :

• Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
• Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
• Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
• Sistem Ekonomi Ali-Baba

2.1.3 Masa Orde Baru

Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat  pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita.

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.

Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.

Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

2.1.4 Perekonomian pada masa Transisi

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997 BI melakukan 4 kali intervensi yakni memperlebar tentang intervensi.

Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut.

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rop 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.

Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata opemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.

2.1.5 Masa Orde Reformasi 

Orde reformasi dimulai saat kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.

Kemudian pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian  Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

a. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :

1. Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.

b. Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.

2.1.6  Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini

Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.

Masuknya Sistem tersebut dapat  kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :

1. Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
2. Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
3. Perusahaan BUMN  mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
4. Keikutsertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.

Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.

Namun meskipun demikian, bagi saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan cukup memperlihakan peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global, dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demikian di Indonesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sadar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi dengan memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan, dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan bangsa ini untuk mewujudkan tujuan tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari sejarah sistem perekonomian di Indonesia sejak zaman sejarah hingga reformasi adalah:

1. Semakin Meningkatnya Mutu Perekonomian Di Indonesia, terdapat inflasi naik turunnya perekonomian di Indonesia
2. Dilihat dari latar belakang sejarah, Indonesia menganut sistem Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan .
3. Dasar sistem ekonomi Indonesia dimuat dalam UUD 1945 pasal 33
4. Seiring perkembangan zaman, sistem ekonomi di Indonesia condong ke Barat
5. Perekonomian di Indonesia cenderung berubah-ubah dari setiap pemimpin yang memimpin Negara.